Hukum - Lingkungan Hidup - Sosial - Pendidikan
Catatan Kritis M. Widiarta : Ketika Pemkot Dumai Lebih Sayang Pabrik Sawit Ketimbang Nasib Nelayan, Pemberian Izin Ugal-ugalan! Ribuan Hektar Mangrove Dumai Musnah Demi Syahwat Korporasi.
Data historis menunjukkan bahwa Kota Dumai pernah memiliki sekitar 5.329 hektare kawasan mangrove. Namun berdasarkan berbagai inventarisasi terbaru, luas mangrove yang masih tersisa diperkirakan hanya sekitar 3.477 hektare. Artinya, lebih dari 1.800 hektare mangrove telah hilang dalam beberapa dekade terakhir.
LINGKUNGAN HIDUP - DAERAH
YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA
6/8/20263 min read
OPINI
Oleh: M. Widiarta,ST. Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Kota Dumai selama ini dibanggakan sebagai salah satu gerbang ekonomi strategis di pesisir timur Sumatera. Posisinya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadikan kota ini berkembang pesat sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pelabuhan internasional. Tangki-tangki timbun minyak sawit, aktivitas ekspor-impor, serta investasi yang terus berdatangan sering dijadikan simbol keberhasilan pembangunan daerah.
Namun di balik narasi pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat kenyataan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Ekosistem mangrove yang selama puluhan tahun menjadi benteng alami pesisir Dumai kini mengalami tekanan yang semakin serius. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan lingkungan hidup, tetapi juga masa depan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Hilangnya Ribuan Hektare Benteng Alami Pesisir
Mangrove bukan sekadar kumpulan pohon yang tumbuh di kawasan pesisir. Ekosistem ini memiliki fungsi vital sebagai pelindung pantai dari abrasi, penahan gelombang pasang, penyerap karbon, penyaring limbah alami, sekaligus habitat berbagai jenis biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.
Data historis menunjukkan bahwa Kota Dumai pernah memiliki sekitar 5.329 hektare kawasan mangrove. Namun berdasarkan berbagai inventarisasi terbaru, luas mangrove yang masih tersisa diperkirakan hanya sekitar 3.477 hektare. Artinya, lebih dari 1.800 hektare mangrove telah hilang dalam beberapa dekade terakhir.
Angka tersebut bukan sekadar statistik lingkungan. Di baliknya terdapat perubahan bentang alam yang masif, berkurangnya daya dukung pesisir, serta meningkatnya kerentanan kawasan terhadap abrasi dan banjir rob. Penyusutan ini juga mengindikasikan bahwa perlindungan kawasan pesisir belum berjalan seimbang dengan laju ekspansi pembangunan dan aktivitas industri.
Pertanyaan yang harus dijawab secara jujur adalah: sejauh mana kehilangan tersebut telah dikendalikan, dan apakah langkah-langkah pemulihan yang dilakukan mampu mengejar kecepatan kerusakan yang terjadi?
Ketika Nelayan Kehilangan Ruang Hidup
Kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara langsung memukul kehidupan masyarakat pesisir.
Di berbagai wilayah pesisir Dumai, termasuk kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan tradisional, perubahan ekosistem telah memengaruhi produktivitas perikanan tangkap. Mangrove yang rusak berarti hilangnya kawasan pemijahan dan pembesaran alami bagi ikan, udang, kepiting, dan berbagai biota lainnya.
Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang semakin tinggi untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sama. Dalam banyak kasus, pendapatan mereka mengalami penurunan signifikan.
Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan pemiskinan struktural yang terjadi secara perlahan. Masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam justru menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif dari perubahan tata ruang dan eksploitasi kawasan pesisir.
Ironisnya, ketika masyarakat menyampaikan keluhan atas kerusakan lingkungan yang mereka alami, posisi mereka sering kali kalah kuat dibanding kepentingan investasi dan legalitas usaha yang telah memperoleh berbagai bentuk perizinan.
Pembangunan seharusnya menghadirkan kesejahteraan yang merata, bukan menciptakan kelompok yang menikmati keuntungan ekonomi dan kelompok lain yang harus menanggung biaya sosial serta ekologisnya.
Regulasi Ada, Penegakan Masih Menjadi Tantangan
Secara normatif, Pemerintah Kota Dumai sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup memadai untuk melindungi kawasan pesisir.
Melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2019–2039, sejumlah kawasan lindung dan kawasan dengan fungsi ekologis strategis telah mendapatkan pengakuan hukum yang jelas.
Namun persoalan utama tidak terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada konsistensi implementasi dan pengawasannya.
Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan seperti lemahnya pengawasan lapangan, tumpang tindih kepentingan sektoral, keterbatasan pengendalian pemanfaatan ruang, hingga minimnya transparansi dalam proses pengawasan lingkungan.
Akibatnya, regulasi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan lingkungan sering kali kehilangan daya efektifnya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang lebih besar.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pembangunan Harus Berkeadilan Ekologis
Tidak ada yang menolak investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dumai membutuhkan industri, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Namun pembangunan yang sehat harus berjalan berdampingan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah investasi yang masuk atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang sama pentingnya adalah kemampuan daerah menjaga sumber daya alamnya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.
Mangrove yang hilang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kembali pulih. Sebaliknya, kerusakannya dapat terjadi hanya dalam hitungan hari.
Karena itu, pendekatan pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis sesungguhnya hanya memindahkan beban masalah ke masa depan.
Saatnya Bertindak
Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa penyelamatan kawasan mangrove Dumai harus menjadi agenda prioritas bersama.
Langkah-langkah konkret yang perlu segera dilakukan antara lain:
Melaksanakan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap aktivitas industri di kawasan pesisir.
Mengevaluasi seluruh izin pemanfaatan ruang yang berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove.
Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW dan ketentuan lingkungan hidup.
Mempercepat rehabilitasi kawasan mangrove yang telah mengalami degradasi.
Melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional sebagai mitra utama dalam pengelolaan kawasan pantai.
Meningkatkan transparansi publik terkait kondisi lingkungan dan hasil pengawasan perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir.
Dumai sedang berada di sebuah persimpangan penting. Pilihannya sederhana: terus mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa kendali hingga mengorbankan ekosistem yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat, atau membangun model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.
Jika keseimbangan tersebut gagal diwujudkan, maka ancaman abrasi, banjir rob, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kemiskinan masyarakat pesisir hanya tinggal menunggu waktu. Namun jika keberanian politik dan komitmen lingkungan mampu berjalan beriringan, Dumai masih memiliki kesempatan untuk menjadi kota industri yang maju tanpa harus kehilangan benteng hijau yang selama ini menjaganya.
Karena pada akhirnya, pembangunan yang mengorbankan lingkungan bukanlah kemajuan. Ia hanyalah cara paling cepat untuk mewariskan krisis kepada generasi yang akan datang.
Kontak Media:
Tim Publikasi & Humas Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Redaksi yayasankiandrasetiabangsa.com
Email: humas@yayasankiandrasetiabangsa.com
Situs Web:www.yayasankiandrasetiabangsa.com